Afrika selatan




Yüklə 205.02 Kb.
səhifə1/5
tarix23.04.2016
ölçüsü205.02 Kb.
  1   2   3   4   5
AFRIKA SELATAN

Sandra Shintadewi

Mendengar kata Afrika Selatan pasti tak pernah lepas dari “apartheid dan Nelson Mandela”. Negara yang memiliki 11 bahasa resmi termasuk di dalamnya bahasa English, Afrikaans, Sesotho, Setswana, Xhosa dan Zulu ini hingga sampai pada tahun 1994 masih didominasi oleh kekuatan superior kulit putih, meski pada saat itu Mandela telah menjabat sebagai presiden berkulit hitam pertama di sana. Pemerintahan kulit putih yang dalam hal ini terlalu bertindak dengan melihat seseorang itu dari ras apa. Meski negara ini merupakan negara yang tak lepas dari masalah, namun negara ini juga telah sukses mengadakan tiga kali pemilihan umum tentunya semenjak pemerintahan tak lagi didominasi oleh kulit putih tentunya. Kekuatan yang mendasari dari benua Afrika juga tak lepas dari perekonomian di negara ini. Lihat saja melalui sumber daya alam yang terdapat di negara ini, ada emas yang menjadi kebanggaannya, ada juga berlian, mineral, platinum dsb. Negara Afrika Selatan terbagi menjadi 9 provinsi (Cape Timur,Barat, Utara, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, North-West). Meski negara ini beribukotakan Pretoria, namun terdapat tiga pemerintahan yang menjadi pusatnya. Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Tapi perlu diketahui juga bahwa meskipun negara ini memiliki kekayaan alam yang dapat dibanggakan tapi penduduk di Afrika Selatan justru banyak yang miskin dan menganggur.Afrika Selatan Adalah negara yang nomor dua tertinggi di dunia yang terjangkit virus HIV/AIDS. Perbandingannya adalah 1:7. “No-one is born hating another person because of the colour of his skin, or his religion”. Ya, Nelson Mandela tidak pernah lelah memperjuangkan demokrasi dan persamaan hak. Hidupnya telah menjadi inspirasi di Afrika Selatan dan seluruh dunia. Semua berawal dari mimpi Mandela dimana dia akan menciptakan kebebasan bagi orang-orang kulit hitam yang menderita akibat kekejaman politik apartheid. Politik apartheid dicanangkan oleh Partai Nasional yang saat itu berkuasa mulai 1984. Tapi mereka pula yang meruntuhkannya setelah mendapat desakan dari dunia internasional. Dan, yang terutama atas desakan dari bawah, para pejuang yang dimotori Mandela.Dan usahanya bertahun-tahun itu berhasil. Politik Apartheid agaknya membuat seorang sutradara tergugah semangatnya untuk menggarap sebuah film yang berjudul “ Country of My Skull” Film ini mengambil tempat di Afrika Selatan pada tahun 1995, ketika negara ini masih diliputi semangat rekonsiliasi. Dimana saat itu pemerintah menawarkan amnesty pada mereka yang melakukan pelanggaran HAM, baik pada kulit putih atau kulit hitam. Dan tentu saja pemberian amnesty ini menimbulkan kontroversi. Dan bagi yang mengaku pecinta sepak bola,di tahun 2010 pertandingan “worldcup” akan diadakan di Afrika Selatan. Setelah sekian lama FIFA mengasingkan Afrika Selatan dari pergaulan sepak bola internasional.

ALGERIA

Ida Ayu Komang Yetri Citraseni


Secara geografis, Algeria adalah negara terbesar kedua di benua Afrika yang terletak di sebelah barat laut benua tersebut berbatasan dengan Maroko, Libya, Tunisia, Niger, Mali, dan Mauritania. Kata Algeria berasal dari Bahasa Arab, al-jazā’ir, yang artinya kepulauan sesuai dengan letaknya yang dikelilingi oleh beberapa pulau kecil.

Penduduk asli bangsa ini bernama Berber yang selama 3.000 tahun terakhir ini telah mengalami masa pendudukan. Beberapa diantaranya adalah penjajahan oleh orang-orang Venisia (1.000 SM), bangsa Romawi (200 SM), dan dua pendudukan penting lainnya yaitu kedatangan orang-orang Arab pada abad ke 8 serta serangan bangsa Prancis pada tahun 1830. Selama masa penjajahan Prancis, Algeria telah dianggap sebagai suatu bagian integral dari metropolitannya. Namun demikian, tetap saja penjajahan mendatangkan penderitaan yang amat sangat bagi mereka. Salah satunya disebabkan karena invasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemukim dari Eropa seperti Prancis, Italia, Spanyol, dan Malta ke Algeria dan menyita tanah-tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk asli. Rakyat Algeria yang mayoritas beragama muslim juga tidak memiliki status kewarganegaraan Prancis dan tidak memiliki hak suara seperti orang-orang Eropa pendatang.

Penderitaan berkepanjangan akibat penjajahan kemudian membangkitkan semangat penduduk Algeria untuk berjuang mengambil alih kemerdekaan dari tangan Prancis. Pada tahun 1954, Front Pembebasan Nasional (FLN) melancarkan perang gerilya dan pada tahun 1962 berhasil memperoleh kemerdekaannya. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden pemerintahan provinsional yang pertama dan Ahmed Ben Bella sebagai perdana menterinya.

Salah satu sejarah penting yang patut kita ketahui mengenai politik dan pemerintahan Algeria adalah bahwa semenjak merdeka dan mengurus pemerintahannya sendiri, banyak pergolakan yang terjadi dalam dunia perpolitikan Algeria. Hal tersebut disebabkan karena sejak tahun 1962, hanya ada satu partai yang berkuasa di Algeria yaitu FLN. Baru setelah berbagai pemberontakan dan penentangan terhadap pemerintah dan FLN pada tahun 1988 terjadi barulah Chadli Bendjedid, Presiden Aljazair pada saat itu, memutuskan untuk melakukan reformasi dengan mengizinkan berdirinya beberapa partai baru.

Salah satu partai baru tersebut adalah Front Keselamatan Islam (FIS) yang berhasil menarik simpati rakyat dengan mengangkat isu seputar agama Islam. FIS yang banyak mencanangkan program-program yang menawarkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih Islami, demokratis, dan pemerintahan yang lebih dekat dengan Daulah Islam daripada Barat akhirnya memenangkan pemilu tahun 1991 dan menggusur tampuk pemerintahan yang selama ini dikuasai oleh FLN. Pihak militer yang pro terhadap FLN kemudian merencanakan pemberontakan yang berakhir dengan perang saudara pada tahun 1992. Pihak militer tidak rela dengan berkuasanya partai Islam disana karena dianggap akan membahayakan kedudukan mereka. Para penguasa militer kemudian membubarkan parlemen Aljazair dan membatalkan hasil pemilu, mendirikan Dewan Tinggi Negara yang menjalankan pemerintahan sementara dan menjadi penguasa baru Algeria. FIS dinyatakan sebagai partai terlarang dan anggotanya ditangkap serta dibunuh. Perang saudara pun tak dapat terhindarkan. FIS melakukan upaya perlawanan terhadap militer dengan melakukan pembantaian massal yang menewaskan lebih dari 100.000 warga sipil tak berdosa.

ANGOLA

Ibrahim Caraka Debe


Republik Angola adalah sebuah negara yang terletak di Afrika bagian barat daya. Angola berbatasan dengan Namibia, Republik Demokratik Kongo, Zambia dan Samudra Atlantik. Cabinda yang merupakan sebuah provinsi Angola berbentuk eksklave, berbatasan dengan Republik Kongo. Luas wilayah Angola hampir dua kali luas pulau Borneo; menempati peringkat ke-22 sedunia (setelah Niger dan sebelum Mali). Negara ini merupakan salah satu produsen kopi utama di dunia dan termasuk negara terkaya di Afrika berkat sumber alamnya, terutama bijih besi, intan, dan tembaga. Angola memiliki 18 provinsi dan 158 kotamadya. Provinsi-provinsinya adalah Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene, Huambo, Huila, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige, Zaire. Angola beribukota di Luanda. Presidennya bernama José Eduardo dos Santos. Perdana Menterinya bernama Fernando da Piedaden dan Dias dos Santos.

Partai nasionalis Angola mulai merundingkan kemerdekaan pada Januari 1975, setelah perang gerilya selama 14 tahun dan jatuhnya pemerintahan fasis Portugal oleh kudeta militer. Perang saudara pecah antara MPLA ((Movimento Popular de Libertação de Angola), UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) dan FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola). Campur tangan pihak asing memperburuk keadaaan antara ketiga pihak. Pasukan Afsel bersekutu dengan UNITA dan menyerang Angola pada Agustus 1975 untuk memastikan bahwa di sana tidak ada gangguan dari negara Angola merdeka yang baru di Namibia, yang saat itu masih di bawah pendudukan AfSel. Uni Soviet membantu MPLA dan memberi banyak dukungan ekonomi. Pasukan Kuba datang untuk mendukung MPLA pada Oktober 1975, mengendalikan ibukota, Luanda, dan menjauhkan pasukan AfSel. MPLA mendeklarasikan diri untuk menjadi pemerintahan de facto atas negeri saat sedangkan secara resmi kemerdekaan diumumkan pada 11 November 1975, dengan Agostinho Neto sebagai presiden pertama.

Pada 1976, gabungan MPLA dan pasukan Kuba mengalahkan FNLA. Hal tersebut meninggalkan UNITA (didukung oleh Amerika Serikat dan AfSel) dan MPLA yang Marxis berseteru berebut kekuasaan. Konflik antara MPLA dan UNITA pecah. Hal ini dipicu oleh geopolitik Perang Dingin dan oleh kemampuan kedua partai itu mengakses SDA Angola. MPLA memberlakukan pajak atas SDA minyak lepas pantai, sedangkan UNITA mengakses berlian aluvial yang dengan mudah diselundupkan melalui perbatasan negeri itu yang keropos.

Pada 1991, faksi-faksi itu menyetujui Persetujuan Bicesse yang mengubah Angola menjadi negara multipartai, namun setelah presiden Jose Eduardo dos Santos dari MPLA memenangkan pemilihan yang diawasi PBB, UNITA menyatakan adanya penipuan dan perang pecah kembali.

Persetujuan damai 1994 (protokol Lusaka) antara pemerintah dan UNITA menyediakan integrasi bekas pemberontak UNITA ke dalam pemerintahan. Pemerintahan persatuan nasional dibentuk pada 1997, namun perang meletus lagi pada akhir 1998. Presiden José Eduardo dos Santos mencabut fungsi tetap instansi demokrasi akibat konflik.

Pada 22 Februari 2002, Jonas Savimbi, pemimpin UNITA, ditembak mati dan gencatan senjata dicapai antara 2 faksi. UNITA membubarkan sayap bersenjatanya dan menerima peran partai oposisi utama. Meski nampaknya keadaan politik negeri itu akan kembali pulih, presiden dos Santos tidak mengizinkan proses demokrasi tetap terjadi. Masalah utama Angola adalah krisis kemanusiaan yang serius (akibat perang berkepanjangan), berlimpahnya pertambangan, dan aksi gerakan gerilya yang berperang buat kemerdekaan eksklaf Kabinda yang terletak di utara (Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda). Angola menjadi salah satu dari sedikitnya negara Afrika yang bergabung dengan blok Soviet dan menjadi komunis, bersama dengan koloni Portugis Mozambique.



BENIN

Prasita Purwi A.


Benin merupakan salah satu negara di bagian barat Afrika yang beribu kota di Porto Novo. Populasi penduduknya di tahun 2004 mencapai 7.250.033 dengan pertumbuhan penduduk sekitar 2,9 %. Terdapat 42 suku yang mendiami wilayah Benin, diantaranya adalah suku Fon 3,5% (selatan)dan suku Bariba & Somba 1,6% (utara). Bahasa resmi yang digunakan di Benin adalah Perancis, namun banyak berbicara dalam bahasa tradisional. 52 % penduduk Benin menganut kepercayaan tradisional, 25 % menganut Katholik Roma (selatan) dan 20 % menganut Islam (utara).
Dalam perkembangan historisnya, Republik Benin bermula pada pembentukan sebuah kerajaan yang bernama Dahomey pada abad 17. Kerajaan Dahomey menjadi pemasok utama budak perempuan ke wilayah dagang Eropa. Pada rentang waktu tahun 1850, Perancis memasuki wilayah Dahomey dan raja yang berkuasa saat itu, Behanzin, berjuang untuk melawan Perancis. Pada akhirnya Behanzin dapat dikalahkan dan dibuang ke Martinique. Selanjutnya hingga kemerdekaannya, Dahomey menjadi salah satu koloni Perancis di wilayah Afrika Barat. Pasca perang dunia kedua Dahomey menjadi wilayah kekuasaan Perancis di luar negeri. Rentang waktu 1958 hingga 1960, Dahomey menjadi sebuah negara otonom hingga merdeka pada tanggal 1 Agustus 1960.
Pada perjalanan politiknya, Dahomey tak lepas dari fenomena kudeta yang kerap terjadi di wilayah Afrika. Presiden pertama Benin, Hubert Maga, dikudeta oleh Angkatan darat. Dan dalam enam tahun sesudahnya terdapat empat kali upaya kudeta. Presiden Maga digantikan oleh Justin Ahomadegbe yang kemudian dikudeta oleh Mayor Mathieu Kerekou.
Pada tahun 1975, nama Dahomey berubah menjadi Republik Benin. Seiring dengan itu, terjadi perubahan konstitusi yang memutuskan pembentukan People’s Revolutionary Party dan menetapkannya sebagai partai tunggal. Dalam perjalanan pemerintahan Karekou terdapat berbagai macam kejadian yang terkait dengan kehidupan politik dan ekonomi Benin. Diawali pada tahun 1976, Karekou mencoba membatasi pergerakan-pergerakan keagamaan yang ada di Benin. Setahun sesudahnya, Cotonou diserang oleh sepasukan tentara baryan. Benin mengkliaim bahwa Perancis berada di balik penyerangan tersebut. Tahun 1980 terjadi pemilu dengan calon tunggal Mayor Mathieu Karekou. Di sisi lain, Benin mengalami kesulitan eknomi karena kenaikan harga minyak dunia. Hingga karena alasan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, terjadi upaya kudeta pada tahun 1988 yang diduga dipimpin oleh Kapten Hountoundji.
Di tahun 1990, rezim militer Karekou menetapkan Marxisme dan Leninisme sebagai ideologi resmi negara. Selain itu, muncul kebijakan untuk merubah sistem partai tunggal menjadi multi partai mulai tahun 1991. Karekou juga membagi kekuasan kepresidenan dengan diangkatnya Nicephore Soglo sebagai Perdana Menteri. Pada pemilu 1991, Soglo berhasil mengalahkan rezim militer Karekou dan merombak kabinet dengan memasukkan banyak teknokrat dan akademisi. Soglo banyak melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional, seperti World Bank dan IMF, untuk memulihkan kondisi ekonomi Benin yang semakin terpuruk. Setahun setelah Soglo terpilih, Benin mengalami kerusuhan sektarian antara umat muslim dengan penganut agama tradisional. Sementara pada tahun yang sama, perekonomian Benin sedikit demi sedikit mengalami kenaikan.
Enam tahun setelah Soglo berkuasa, dilaksanakan pemilu kembali yang berhasil memilih Karekou sebagai Presiden. Karekou mendapat banyak suara di wilayah utara Benin yang kebanyakan didiami penduduk miskin. Soglo kehilangan pamor di masyarakat karena tindakannya dalam memulihkan perekonomian Benin yang diantaranya adalah mengeluarkan kebijakan privatisasi dan membuat posisi IMF serta negara – negara seperti AS dan Perancis menjadi kuat dan berpengaruh di Benin.
BURKINA FASO

Erni Risna K


Gambaran secara umum, Burkina Faso sebagai salah satu negara di Afrika Barat memiliki sistem pemerintahan presidensial dengan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang dipilih setiap 7 tahun sekali.  Selain itu, parlemen negara terdiri dari 2 badan (sistem bikameral) yaitu majelis nasional dan dewan perwakilan.  Kemudian, sebagai negara kesatuan , wilayah Burkina Faso terbagi menjadi 30 propinsi dengan mayoritas etnis Mossi (50 %) dan yang lain terdapat etnis Lobi, Bobi, dan Gurumsi.  Etnis yang bermacam-macam itu juga dibarengi dengan adanya agama dan kepercayaan yang beragam pula.  Islam mendominasi 50% dari total penduduk, diikuti Khatolik Roma (40%), dan kepercayaan tradisional 10%.

Dalam sejarah perkembangan sosial politik, Burkina Faso telah mengalami berbagai persoalan baik di dalam negerinya maupun luar negeri.  Semenjak Burkina Faso merdeka dari Prancis tanggal 5 Agustus 1960 dan kemudian dibentuk dan dijalankannya pemerintahan negara oleh presiden pertama Maurice Yameogo dari UDV (Vltaic Democratic Union) permasalahan dalam negeri yang dihadapi antara lain perubahan konstitusi negara yang dilakukan berulang kali sejalan dengan pergantian kekuasaan ( tahun 1970, 1977, dan 1991) dan juga perubahan sistem dari multipartai ke partai tunggal serta ke multi partai lagi.  Sebenarnya persoalan dalam negeri yang esensi adalah pergantian kekuasaaan negara yang sebagian besar dilakukan melalui kudeta militer seperti tindakan Lamizana terhadap Maurice Yameogo (1960); Kolonel Saye Zerbo terhadap Lamizana (1980); Mayor Jean Baptiste Ouedraogo terhadap Zerbo (1982); dan terakhir Kapten Thomas Sankara terhadap Ouedraogo (1983), sedangkan pergantian kekuasaan melalui pemilu hanya berlangsung beberapa kali yaitu tahun 1978, 1992 ( pemilu legislatif), 1998 ( pemilu presiden), 2002 (pemilu legislatif), dan 2005 ( pemilu presiden).  Melalui pemilu 2005, Blaise Compaore terpilih kembali menjadi presiden untuk ketiga kalinya setelah ia mengambil kekuasaan dari tangan Thomas Sankara yang  dihukum mati tahun 1987.

Persoalan luar negeri Burkina Faso juga tak kalah pentingnya terutama masalah dengan negara tetangganya.  Pada tahun 1974, Burkina Faso berkonflik dengan Mali soal perbatasan di daerah Agache yang mengandung bahan tambang dan masalah ini kemudian muncul kembali tahun 1985.  Dan akhir-akhir ini, Burkina Faso lagi-lagi bersitegang dengan negara tetangganya Pantai Gading menyoal tuduhan yang dilancarkan oleh pemerintah Pantai Gading yaitu ditengarai bahwa  Burkina Faso telah membiayai kelompok pemberontak di Pantai Gading.  Isu ini masih panas beredar dalam hubungan kedua belah pihak.
BURUNDI:
Kemerdekaan yang Belum Dinikmati

Virga Sarwiyantari




  • Burundi, yang awalnya bernama Rwanda-Urundi (the other Rwanda), merupakan daerah mandat PBB di bawah Belgia. Ketika merdeka pada 1 Juli 1962, ia berganti nama menjadi Kerajaan Burundi. Ibu kotanya adalah Bujumbura.

  • Layaknya sebagian besar negara Afrika, Burundi - yang merupakan salah satu negara terpadat di Afrika dengan 216 penduduk/km2 - menghadapi masalah kemiskinan. Burundi yang memiliki pendapatan per kapita $100 (salah satu yang termiskin di dunia) menggantungkan hidupnya pada bantuan asing.

  • Mereka yang baru mempelajari Afrika jarang yang memasukkan Burundi ke dalam watch list. Afrika Selatan, Somalia, Sudan, atau Rwanda jauh lebih menarik perhatian. Padahal Burundi menyimpan sejarah panjang salah satu kekerasan paling berdarah di Afrika. Sejak awal kemerdekaannya, negara yang memiliki moto Unity, Work, Progress ini harus mengadapi rangkaian kudeta dan perang etnik. Perang etnik terjadi antara suku mayoritas Hutu (85%) dan Tutsi (14%). Penduduk aslinya adalah suku pygmy Twa (1%).

Untuk lebih memahami sejarah kekerasan Burundi, perhatikan time line berikut:

 

1964             Pertikaian etnis pertama meletup.



28-11-1966  Kepala pasukan Michel Micombero melakukan kudeta dan menyatakan Burundi sebagai republik.

1972             Aksi genosida menewaskan 80.000-100.000 orang.

1976             Kolonel Jean-Baptiste Bagaza memulai kudeta kedua.

1987             Mayor Pierre Buyoya melakukan kudeta.

                     (patut dicermati bahwa sampai saat itu pemerintahan selalu dipegang oleh pemimpin militer dari minoritas Tutsi, begitu juga seluruh administrasi negara dan angkatan bersenjata)

Juni 1993      Melchior Ndadaye dari FRODEBU (Front for Democracy in Burundi) terpilih sebagai presiden Hutu pertama melalui pemilu demokratis pertama. Merasa di atas angin, ekstrimis Hutu mulai membantai ribuan warga Tutsi. Militer yang masih dikuasai Tutsi membalas dendam dengan membunuh ribuan suku Hutu

21-10-1993   Hanya 4 bulan setelah berkuasa, Ndadaye tewas dalam kudeta yang dilancarkan Kol. Jean Bikomagu.               Konflik antara Hutu-Tutsi semakin memanas dan diperkirakan telah menewaskan sekitar 300.000 orang selama periode 4 bulan ini.

Awal 1994     Cyprien Ntaryamira (Hutu) terpilih sebagai presiden.

06-04-1994   Ntaryamira tewas ketika pesawat yang ditumpanginya diterjang roket ketika akan mendarat di Kigali, Rwanda. Turut terbunuh presiden Rwanda, Habyarimana. Kejadian inilah yang mengawali genosida paling terkenal di Rwanda.

Okt. 1994      Sylvestre Ntibantungaya (Hutu) terpilih sebagai presiden. Penolakan datang dari kelompok Tutsi Union for National Progress. Mereka mundur dari parlemen   sebagai tanda protes dan memulai gelombang baru kekerasan etnik.

1996            Mantan presiden Buyoya mengambil alih pemerintahan.  Kekacauan politik sedikit mereda.

Ags. 2000    Pemerintah dan sebagian besar kelompok pemberontak menandatangani perjanjian damai. Namun ini belum cukup untuk menghentikan kekerasan.

2001            Melalui mediasi Afrika Selatan, pemerintah dan kelompok pemberontak menyetujui pembagian                 kekuasaan dalam pemerintahan.

2003            Pemerintah dan kelompok pemberontak terbesar, CNDD-FDD, menandatangani perjanjian damai. Di akhir tahun itu pula Domitien Ndayizeye (FRODEBU) menggantikan Buyaye.

Ags. 2004 Kelompok pemberontak Hutu yang dikenal paling ekstrim, FNL, membantai 152 pengungsi Tutsi di kamp pengungsi Gatumba.  FNL adalah satu-satunya kelompok pemberontak yang belum bersedia berdamai. Akhirnya FNL dinyatakan sebagai kelompok teroris dan dikeluarkan perintah penangkapan atas pemimpinnya, Agathon Rwasa dan Pasteur Habimana.

Mei 2005   Perjanjian gencatan senjata disetujui oleh pemerintah dan FNL namun pertempuran masih terus berlanjut. Sekitar sebulan kemudian, pemilu demokratis kedua dimenangkan pemimpin mantan kelompok pemberontak Hutu CNDD-FDD, Pierre Nkurunziza.



7-9-2006   Perjanjian damai antara pemerintah dan FNL disetujui di Dar-es-Salam, Tanzania. Masalah yang dihadapi sekarang adalah permintaan payung amnesti dari FNL.

8-9-2006   Sekjen PBB, Kofi Annan, menyatakan harapannya akan perdamaian permanen di Burundi.


CHAD

M.N. Sururi


Tidak lama setelah mendapatkan kemerdekaannya dari Prancis, pemerintahan di negara tersebut melalui masa yang sangat susah. Presiden pertamanya yang berasal dari selatan (tombalbaye) terbunuh dalam kudeta yang dipimpin orang dari utara (noel milarew odingar) yang kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada orang selatan lagi (jendral felix malloum), yang kepemimpinannya digantikan oleh orang utara lagi (hissene habre) yang pernah dilatih di libya dan menjadi pimpinan armed forces of the north dukukungan libya. Kemudian habre berusaha digulingkan oleh libya dan akhirnya digantikan oleh goukouni oueddei yang didukung oleh libya.



COMOROS ISLAND

M. N. Sururi. S.



 

Kepulauan Comoros merupakan negara republik federal yang terdiri dari empat pulau, yaitu pulau Njazidja, Nzwani, Mwali dan Mayotee. Merdeka pada tanggal 6 Juli, 1975 dari Prancis untuk pulau Njazidja, Nzwani dan Mwali dan pada 5 September 1975 untuk pulau Mayotee. Dalam sejarah politiknya, dari saat kemerdekaan hingga saat ini, kepulauan Comoros telah mengalami banyak naik dan turun. Pada tahun yang sama, seorang tentara bayaran dengan nama Bob Denard atas perintah dari Jacques Foccart secara paksa menjatuhkan Presiden Ahmed Abdallah dari kantornya dan kemudian menggantikannya dengan rezim nasionalis radikal dibawah Ali Soilih. Pada tahun berikutnya Denard kembali untuk menyingkirkan Ali Soilih dan kemudian memasang kembali Ahmed Abdallah. Pasukan Pengaman Presiden dibawah Denard dibentuk oleh Abdallah atas dasar kekhawatiran akan kemungkinan kudeta atasnya. Pasukan ini juga ia gunakan untuk melucuti Angkatan Bersenjata Comoros . Beberapa hari setelah Abdallah menandatangani perintah pelucutan senjata, seorang perwira menembak mati Abdallah dan mencederai Denard. Kakak dari Soilih, Said Mohamed Djohar kemudian menjabat sebagai Presiden hingga terjadi kudeta pada tahun 1995 oleh Denard. pada bulan Maret 1996, Mohamed Taki Abdulkarim terpilih sebagai Presiden dalam Pemilu Demokratis pertama yang terselenggara sejak pertama kali Comoros merdeka. Taki menjadi tidak terkenal setelah ia membuat rancangan kunstitusi baru yang memperluas kewenangan Presiden dan menerapkan Islam sebagai dasar dari segala hukum. Pada pertengahan tahun 1997 pulau Nzwani dan Mwali secara terpisah menyatakan kemerdekaanya dari Comoros. Pada akhir 1998 Taki meninggal oleh serangan jantung dan digantikan sementara oleh Tadjiddine Ben Said Massounde. Pada bulan April tahun 1999, perwakilan dari tiga pulau tersebut menghadiri pertemuan yang difasilitasi oleh Organisasi Uni Afrika, yang bertujuan untuk manyatukan lagi Comoros. Persetujuan untuk menerapkan federasi yang lebih longgar dengan otonomi yang lebih tinggi bagi dua pulau yang lebih kecil berhasil dicapai. Hanya delegasi dari Nzwani yang menolak untuk menandatangani persetujuan tersebut, dan berdalih bahwa mereka harus berkonsultasi dengan penduduknya terlebih dahulu. Dalam beberapa hari, terjadi demonstrasi di Njazidja yang ditujukan kepada penduduk Nzwani. Pada 30 April, Angkatan Bersenjata melancarkan kudeta tanpa pertumpahan darah, dan menyatakan bahwa hal tersebut perlu dilakukan untuk menerapkan ketertiban. Pemerintahan sementara dibubarkan dan Panglima Angkata Bersenjata, Kolonel Azali Assoumani mengambil alih pemerintahan. Berjanji untuk mengembalikan pemerintahan kepada pihak sipil, Azali membentuk pemerintahan transisi. Konstitusi baru, yang memberikan otonomi khusus untuk setiap pulau terhadap keuangan dan hukum diakui oleh referendum nasional pada bulan Desember 2001. Konstitusi itu menjelaskan bahwa kepemimpinan dari negara tersebut akan digulir diantara ketiga pulau tersebut. Pada bulan April 2002 Azali yang berasal dari Njazidja menjadi orang pertama yang terpilih menjadi Presiden dibawah sistem tersebut.
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə